Quo Vadis Indonesia dan Kesenjangan Digital

Hari Sumpah Pemuda tahun 2017 ini kembali mengingatkan kembali generasi muda Indonesia mengenai arti hakiki dari keIndonesiaan sekaligus menegaskan identitas bangsa. Diluar isu gejolak sosial terkait politik identitas, sebenarnya ada masalah besar lain perlu disikapi dengan bijak oleh pemerintah dan bangsa Indonesia, terkait arah kebijakan pembangunan kedepannya.

Salah satu janji politik Jokowi dalam Nawacita adalah “meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya”.  Tidak dapat dipungkiri berkembangnya ekonomi digital dalam dua dekade terakhir memberikan peluang bagi negara-negara berkembang untuk bisa bersaing dengan negara yang sudah maju. Adopsi terknologi digital oleh Korea Selatan, China dan India sejak “internet bubble” tahun 1990, telah mendorong ketiga negara tersebut untuk bersaing dengan negara-negara maju. Cerita keberhasilan India menggunakan teknologi internet utk meningkatkan kompetensinya dalam ekonomi global bisa dibaca dalam buku The World is Flat (Friedman, 2005), dan belum lagi Korea Selatan yang menjadi salah satu pioner inovasi teknologi digital.

Indonesia nampaknya masih jauh tertinggal untuk bisa berpartisipasi dalam ekonomi digital dimana prasyarat utamanya adalah ketersediaan teknologi digital, baik dalam bentuk perangkat keras (seperti komputer, jaringan internet broadband) dan perangkat lunak (seperti sumber daya manusia, keahlian informatika). Dibuatnya Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), diidentifikasi oleh penulis sebagai salah satu cara untuk bisa mengejar ketertinggalan dalam ekonomi digital. Istilah ekonomi kreatif (kerap dipertukarkan dengan industri kreatif) dipopulerkan oleh PM Inggris, Tony Blair, di tahun 2001 untuk mendorong negaranya bersaing dengan Amerika menyambut revolusi ekonomi digital.

Bila mengacu kepada konsep kesenjangan digital (digital divide), ada dua alat ukur utama yang kerap digunakan untuk melihat sebuah kesenjangan yaitu: akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (access), dan penggunaan serta keahlian (usage and skills).

Sejauh mana kesenjangan digital yang terjadi di Indonesia?

Akses terhadap internet

Fixed-broadband subscriptions per 100 inhabitants

Animo yang tinggi dari pemerintahan Jokowi terhadap ranah baru digital ekonomi tidak diikuti dengan persiapan dari sisi ketersediaan perangkat keras dan lunak untuk bersaing dalam skala global. Jangankan dalam skala global, pada tingkatan regional ASEAN saja daya saing Indonesia masih setingkat dengan Myanmar, Kamboja dan Laos. Data dari ITU tahun 2017 menunjukkan bahwa adopsi internet pita lebar di Indonesia masih berada pada angka 1.89 per 100 penduduk atau nomer 7 di ASEAN.

Angka tertinggi diraih oleh Singapura dengan 25.45 dari 100 penduduknya menggunakan internet pita lebar. Bahkan pengguna Internet pita lebar di Vietnam 5 kali lebih banyak dari pada di Indonesia. Akses terhadap internet pita lebar menjadi keniscayaan untuk bisa berkompetisi dalam ekonomi digital karena aspek ini yang menjadi jantung dalam perdagangan digital. Lalu lintas data yang cepat membutuhkan jalur internet cepat yang bisa mengunggah dan mengunduh data. Ketersediaan yang terbatas terhadap internet cepat ini membuat potensi perkembangan ekonomi digital menjadi terhambat.

Penggunaan internet

Masih dari sumber yang sama, data dari ITU mengafirmasi ketertinggalan penduduk Indonesia dalam penggunaan internet. Hanya 25% dari total populasi penduduk Indonesia yang menggunakan internet di tahun 2016, yang berarti mayoritas warga negara tidak dapat menikmati keuntungan dari teknologi digital. Jangan bandingkan dengan negara Singapura yang 81% penduduknya dapat mengakses internet.

Percentage of individuals using the internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenapa akses dan penggunaan internet menjadi penting bagi masa depan bangsa Indonesia. Ada banyak argumen terkait berbagai ranah:

  1. Ekonomi: semakin meningkatnya valuasi ekonomi digital terhadap pasar global menjadi isu terdepan dan sementara ini Indonesia baru menjadi pasar (bukan pemain utama).
  2. Politik : Internet menjadi sumber informasi tanpa sensor yang bisa menciptakan demokratisasi sistem politik. Revolusi musim semi di Arab (Arab Spring) tahun 2010 yang menumbangkan rejim otoritarian di Libya, Mesir dan Yaman menjadi contoh keberhasilan teknologi internet untuk menghantarkan demokrasi.
  3. Sosial: Fenomena sosial media sebagai sistem jejaring sosial baru (??) yang bisa menghilangkan hambaran ruang dan waktu.
  4. Budaya: munculnya selebriti dadakan melalui media Youtube atau sejenis membawa perubahan terhadap bagaimana sebuah produk budaya bisa cepat diciptakan dan juga cepat berganti.

Kembali kepada keprihatinan penulis terkait kesenjangan digital yang terjadi, Indonesia melalui pemerintah perlu mengevaluasi ulang kebijakannya terkait perkembangan negara kedepannya. Bila memang menitikberatkan pada ekonomi digital, maka banyak hal yang perlu dilakukan, terutama penyediaan perangkat keras dan lunak. Belum lagi berbicara sektor industri apa yang akan disasar dalam ekonomi digital. Pemetaan terhadap arah perkembangan teknologi perlu dilakukan untuk melihat kekuatan dan kekurangan untuk membidik kesempatan dan mengelakkan ancaman.

Semoga semangat Sumpah Pemuda kali ini bisa menjadi titik tolak menegaskan kembali arah pembangunan negara 10-20 tahun kedepan.

About whisnutriwibowo

A man who strives to be a better human being, no more no less
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s