Berita bohong (fake news) dan literasi informasi

Isu ‘fake news‘ menjadi kajian yang sedang popular saat ini terutama di Amerika Serikat, ketika Presiden Trump secara frontal mengidentifikasi media massa seperti CNN, PBS, BBC dan outlet lainnya menyebarkan kebohongan. Bahkan hingga menyebut musuh terbesar rakyat Amerika saat ini adalah media massa yang kerap menyebarkan kebohongan dan fitnah (Washington Post 17/02/17, NYT 17/02/17).

Diluar serangan Presiden Trump sebagai motif politik, ada sisi lain yang menjadi otokritik kepada media massa yang perlu melihat ulang isi berita dan profesionalitas pekerja media. Sudah menjadi pemahaman awam di Amerika Serikat bahwa media massa adalah partisan, seperti MSNBC yang diasosiasikan dengan liberal kiri, CNN liberal sentris dan FOX konservatif kanan (lihat gambar). Sehingga dengan mudah kita dapat melihat bahwa konsumsi media seseorang akan mencerminkan ideologi atau sikap politiknya.

mediapartisanship

Eskalasi ‘konflik’ antara Presiden Trump dengan media massa mencapai titik kulminasi ketika secara resmi gedung putih jumat lalu melarang beberapa media massa seperti CNN, NYT, BBC, Politico dan LA Times untuk menghadiri jumpa pers resmi (Washington Post, 24/02/2017).

Ini bisa menjadi preseden buruk untuk negara demokrasi sekelas Amerika Serikat yang meyakini bahwa media massa adalah pilar keempat dari demokrasi. Lihat sejarah peran media massa dalam kasus Watergate, yang berakibat mundurnya Presiden ke 37 Amerika Serikat Richard Nixon.

Tuduhan berita bohong (fake news) adalah tuduhan serius untuk industri media massa, dimana perannya sangat penting bagi publik terutama sebagai sumber informasi dan interpretasi atas realitas, pengawasan (atas kekuasaan), transmisi budaya (dan sosialisasi) dan hiburan. Dalam empat kerangka tersebut itulah media massa menempati posisi prestisius di tengah masyarakat. Sehingga media massa sebagai sebuah institusi memiliki beberapa fungsi: sosial, budaya, ekonomi dan politik. Tarik ulur antara fungsi-fungsi itulah yang mendominasi rutinitas media massa, kapan mengedepankan kepentingan ekonomi, kapan kepentingan sosial dan kapan menjadi aktor politik.

Media massa tidak pernah menjadi ideal dan normatif karena kebijakan redaksi media selalu mempertimbangkan empat faktor tersebut diatas. Sehingga pengelola media harus pandai menginjakkan kakinya supaya tidak terperosok kepada kepentingan laten ekonomi atau politik.

Ilmuwan komunikasi Shoemaker dan Reese (1996) memformulasikan “hierarchy of influence” model untuk menjelaskan kaitan antara isi media dan faktor-faktor yang mempengaruhi isi media (seperti individu jurnalis, rutinitas media, organisasi hingga ideologi). Jadi media massa tidak berada di ruang hampa bahwa isi media adalah cermin dari interaksi dan kontraksi atas beragam faktor.

 

29figure2

source: Susan Keith, 2011

Jadi ketika mengatakan media massa menghasilkan ‘fake news‘ maka kesimpulannya tidak semudah bahwa media adalah partisan karena pengelola media terdiri dari banyak pihak mulai dari jurnalis di lapangan, editor dan redaksi dalam ‘newsroom‘, pemimpin redaksi hingga pemilik media. Interaksi banyak pihak itulah yang menentukan kebijakan akhir redaksi bagaimana menyajikan sebuah peristiwa dalam pemberitaan.

 

Inilah kenapa terlalu sumir dan spekulatif untuk menuduh media dikendalikan oleh satu dua pihak, karena jurnalis adalah pekerja profesional yang terikat kode etik dan nilai-nilai normatif. Dalam setiap pemberitaannya media mempertaruhkan banyak hal, sehingga pemberitaan yang dihasilkan (seharusnya) memenuhi kaidah mendasar jurnalisme: keberimbangan, fakta terukur, informasi aktual dan faktual, serta pentingnya bagi masyarakat.

Hal inilah yang membuat media massa memiliki fungsi penting sebagai sumber informasi, dimana terjadi proses penyaringan (gatekeeping) dalam menghasilkan sebuah pemberitaan. Sebuah kejadian tidak dilaporkan begitu saja sebagaimana subyektifitas wartawan penulis atau pelapornya, namun ada proses lain di dalam redaksi yang membuat sebuah berita menjadi layak atau tidak layak ditampilkan.

Inilah yang menjadi pembedaan utama dengan sumber informasi daring yang kerap subyektif dan tidak melalui proses penyaringan yang profesional. Opini menjadi fakta dengan memilih data-data yang mendukung argumen tanpa mencari pembanding. Sehingga tidak bisa disamakan kualitas informasi antara media massa profesional dengan media online yang tidak memiliki organisasi yang profesional.

Buat saya sangatlah penting bagi masyarakat untuk memahami hal tersebut, membedakan sumber informasi yang kredibel dan tidak kredibel. Hal inilah yang memunculkan isu literasi informasi, dimana khalayak diharapkan mampu memilih dan memilah informasi, sehingga mampu membedakan mana informasi benar dan mana informasi bohong!

Digitalisasi informasi membuat semakin banyaknya informasi, hanya sayangnya hal ini belum ditunjang oleh program pemberdayaan khalayak untuk melek informasi. Seharusnya literasi informasi menjadi kurikulum dasar bagi pendidikan formal dasar dan menengah. Generasi masa depan diajarkan untuk mampu menerima, mencerna dan memahami informasi yang didapatnya. Informasi diperlakukan sebagai sebuah kontinum rekayasa-fakta. Ada gradasi dari sebuah informasi karena tidak ada informasi yang 100% akurat karena realitas adalah multiperspektif yang didasarkan atas sudut pandang.

Pemberitaan yang dilakukan oleh media massa melalui sebuah sistem pembingkaian (framing) dimana fakta disajikan atas interpretasi tertentu. Sehingga semakin banyak sumber informasi yang didapat maka akan semakin bagi bagi seseorang untuk dapat mengkonstruksi sebuah realitas. Sangat jarang industri media massa melakukan konsonansi (memberitakan hanya atas satu sudut pandang), sehingga berita bohong (fake news) akan sangat sulit dilakukan. Karena dinamika dalam setiap institusi media massa berbeda termasuk kepentingan ekonomi untuk berkompetisi meraih pasar.

Pemahaman seperti inilah yang bisa ditanamkan kepada khalayak terutama untuk kepentingan literasi informasi. Seburuk-buruknya kualitas informasi dari media massa, tetap akan lebih baik daripada media daring yang tidak dikelola secara profesional. Program pemberdayaan literasi informasi ini, akan bisa memangkas gejala polarisasi politik. Dimana individu diharapkan mau dan mampu menyerap informasi dari berbagi sumber, kemudian memilih dan memilah berdasarkan pertimbangan yang rasionalitas. Hal ini menjadi tugas bersama, pemerintah dengan memasukkan kurikulum literasi informasi, masyarakat dengan membangun norma baru yang memberdayakan informasi dan juga entitas terkecil keluarga dimana orang tua bisa mengajarkan anaknya untuk memilih dan memilah informasi. Bila ini dilakukan maka kekhawatiran mengenai ekstremisme pandangan dan menyusutnya diskursus publik bisa diminimalisir. Sehingga bisa tercipta ruang publik yang konstruktif untuk kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

East Lansing,

27 Februari 2017

About whisnutriwibowo

A man who strives to be a better human being, no more no less
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s