Romantisme ideologi: Pancasila, Komunisme-Sosialisme dan Kapitalisme

Setan komunisme

Pernyataan dua purnawirawan Jenderal Kiki Syahnakri dan Kivlan Zein (KZ) perihal bangkit kembalinya komunisme dan prediksi akan terjadinya revolusi cukup mengusik nalar publik. Perdebatan semakin ramai ketika kubu pendukung dan penentang beropini di ruang publik, baik melalui media massa tradisional maupun daring. Sejumlah intelektual publik seperti Goenawan Muhammad GM), Syafii Maarif, dan kalangan akademisi ikut menyemarakkan perdebatan terkait isu ini. Kemudian sejumlah ormas seperti FPI, Laskar Merah Putih, Banser NU ataupun MUI meyikapi isu ini dengan melakukan mobilisasi massa. Baik sebagai kubu pendukung ataupun penolak.

Dualisme pengkubuan dapat diidentifikasi sebagai pertarungan antara kelompok konservatif dan progresif. Konservatif dalam arti pembelaan terhadap nilai-nilai tradisional yang didasarkan atas dogma agama yang eksklusif ataupun Pancasila versi Orde Baru. Pada aras lain kubu progresif memotret isu kebangkitan komunisme sebagai upaya pembungkaman terhadap kebebasan bersuara dan berpikir, ketakutan akan kembalinya status quo rejim agama atau militer yang cenderung represif dan elitis.

Debat antara kedua kubu yang bertolak belakang lebih menekankan kepada romantisme nilai-nilai eksklusif yang dipilih dan dianutnya, dus seolah-olah sebuah ideologi adalah bentuk keniscayaan hitam putih yang akan bertolak belakang dengan ideologi lainnya. Perdebatan dalam media (massa dan daring) antara GM dan KZ mengusik kembali ingatan kelam  masa rejim Orde Baru, dimana Pancasila menjadi ideologi tunggal yang anti kritik.

Orde Baru dan Komunisme

lambang-garuda

Kelima sila dalam dasar negara Indonesia tersebut dibakukan dalam 36 butir yang kemudian menjadi P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Buat generasi yang lahir dan besar pada masa Orba tentu masih bisa mengingat bagaimana indoktrinisasi Pancasila melalui penataran P4 ditujukan sebagai sebuah mekanisme manufacturing consent yang umum dilakukan dalam institusi militer ataupun negara-negara komunis-sosialis. Institusionalisasi penataran P4 melalui berbagai lembaga: pendidikan, agama, dan aktifitas sosial lainnya terbukti cukup efektif pada masa itu.

Agar Pancasila menjadi medium tunggal yang dominan perlu diikuti dengan penciptaan ideologi lain sebagai musuh bersama, yang tidak lain adalah komunisme. Tidak susah untuk membangun imaginasi buruk terhadap ideologi tandingan tersebut, terkait dengan revolusi Partai Komunis Indonesia (PKI) 1966. Partai tersebut disejarahkan melakukan tindakan makar dengan membunuh tujuh petinggi tentara AD. Selanjutnya, naiknya rejim militer sebagai penguasa dinarasikan sebagai pilihan terbaik bagi rakyat untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun sejarah Indonesia pada tahun 1965-6 tidak pernah terungkap dengan jelas, kecuali melalui narasi yang dibangun oleh pemerintahan Orba (ada beberapa versi lain yang ditulis oleh akademisi seperti Lev, 1966; Crouch, 1973; Wertheim 1970). Pembunuhan, atau kemudian kerap diasosiasikan dengan pembantaian terhadap anggota dan simpatisan PKI pada saat itu dibenarkan secara politik, namun tidak pernah diakui secara resmi sebagai kebijakan pemerintah. Walaupun kemudian Presiden Indonesia keempat, Gus Dur, pernah meminta maaf bahwa Banser NU dan sebagian warga Nahdliyin ikut berperan dalam proses pemusnahan PKI (walau kemudian dinegasikan oleh sebagian santri NU sepeninggal beliau), tidak menurunkan tensi dan stigma kepada kelompok komunis di Indonesia

Pemerintahan Orde Baru menjalankan politik stabilisasi ekonomi (Anderson, 1983; Liddle 1991), dimana hanya ada satu ideologi tunggal Pancasila (versi eksklusif) dengan menepikan ideologi lain seperti Islam, komunis, dan liberal sekalipun. Ideologi Islam dan liberal dikooptasi dalam naungan Pancasila, dan komunis dijadikan musuh bersama. Walau kemudian Presiden Soeharto lebih menggunakan tentara untuk melanggengkan kekuasaannya dan kelompok Islam diakomodasi sejauh tidak menentang arah politik Orba.

*Pembentukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah bentuk intervensi pemerintah untuk mengkonsolidasi berbagai kelompok besar Islam seperti NU, Muhammadiyah, Masyumi, dsb supaya memudahkan pengontrolan*

Taktik ini berhasil hingga penghujung rejim Orde Baru di tahun 1999, dimana pihak oposisi yang kritis selalu diberikan label komunis dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi tulang punggung penegakan ideologi Pancasila, baik dari sisi penyebaran, pengamalan dan penegakan hukumnya. Kasus penculikan aktifis selama periode kekuasaan Orde Baru, selalu diiringi dengan wacana gerakan kaum komunis maupun sosialis. Substansi kritik terhadap rejim yang korup, selalu dibelokkan menjadi isu kebangkitan PKI.

Ternyata politik kriminalisasi dengan menggunakan stigma komunis kembali dihidupkan saat ini. Pelabelan komunis semakin marak sejak kemunculan Jokowi dalam pilkada DKI Jakarta dan kemudian pilpres 2014. Entah kenapa Jokowi kerap diisukan seorang komunis atau anak seorang komunis. Apakah karena lawan-lawan politiknya yang merupakan purnawirawan militer atau kandidat dari kelompok Islam kanan.

Komunisme dalam perspektif dan konteks

Kenapa isu komunis masih bisa menjadi senjata politik yang ampuh hingga saat ini? Apa yang sebenarnya menjadi pemahaman masyarakat awam terhadap komunisme? Dua pertanyaan ini yang selalu terlintas dalam kepala saya.

Ketidakpahaman, kekeliruan atau keawaman terhadap konsep komunisme bisa jadi pangkal masalah dari kekisruhan yang terjadi.

Komunisme adalah sebuah ideologi, sama seperti Pancasila, Liberalisme, Kapitalisme dan -isme lainnya. Ideologi ini punya beberapa dimensi terkait azas filosofis, nilai politik, sosial, dan ekonomi, sama seperti lawan abadinya kapitalisme. Para pembaca buku politik ekonomi, teori kritis atau marxisme pasti paham kenapa kapitalisme selalu berseberangan dengan komunisme-sosialisme, karena memang paham komunisme merupakan anti tesis dari kapitalisme.

*Perlu dipahami bahwa ideologi adalah bentuk normatif dan penggunaannya dalam konteks politik harus dipahami sebagai alat kekuasaan yang dapat diintepretasikan untuk memenuhi keinginan penguasa* 

Keadilan sosial, kepemilikan sosial, kelas pekerja dan anti kepemilikan kapital adalah bentuk penjabaran dari ideologi komunisme ini.  Dilihat dari aspek historis, ideologi komunis adalah ideologi yang populer di Eropa sejak revolusi industri di Inggris, terutama masa perang dunia I dan II (1910-1950), terutama untuk mengkritik kegagalan kapitalisme, sistem monarki dan kolonialisme.

Pada periode yang sama beberapa tokoh pergerakan kemerdekaan dan penggagas dasar negara Pancasila sempat mengecap pendidikan di Belanda atau berinteraksi dengan literatur-literatur komunisme. Ideologi ini dianggap sebagai simbol perlawanan atas kemapanan kapitalisme dan kritik terhadap praktik kolonialisme. Sehingga kemiripan antara beberapa sila dari Pancasila mirip dengan nilai-nilai komunisme dianggap sebagai produk dari jaman.

Ide ekonomi egalitarian komunisme hampir serupa dengan konsep koperasi Bapak Hatta, keadilan sosial adalah bentuk social justice terhadap anti kelas kapitalis. Secara ontology ada kesamaan antara nilai komunisme dan Pancasila. Mungkin hal ini yang bisa membantu menjelaskan kenapa Presiden mengenalkan ideologi Nasakom pada masa Orba untuk mempertahankan kekuasaannya, karena beliau memahami asal usul historis antara kelompok komunis, nasionalis dan agama yang membantu terwujudnya Indonesia.

Pada aras yang lain nilai-nilai dalam agama Islam juga mirip dengan ideologi komunis terutama aspek kemaslahatan dan kesejahteraan sosial. Pembeda utamanya yang kemudian sangat digaungkan menjadi konflik adalah tesis dari Marx dan Engels bahwa agama adalah candu. Ada interpretasi lain yang bisa digunakan untuk memahami teks tersebut, bahwa pada masa revolusi Perancis kapitalisme dan agama berkelindan, terutama di Eropa daratan, untuk memanipulasi rakyat demi kepentingan kapital. Dogma agama digunakan untuk membungkam akal dan rasio (seperti dejavu saat ini) demi melanggengkan eksploitasi dan pembodohan. Maka agama dianggap sebagai candu yang menutup rasionalitas, nurani dan mendorong kepatuhan buta.

Kritik dari Marx dan Engels untuk menyerang status quo yang pada masa itu kaum kapitalis dan kaum agamawan. Sayangnya pemahaman kerap lepas dari konteks dan secara literal diartikan sebagai anti agama an sich!

Ketidakpahaman akan konsep komunisme tidak hanya terjadi di Indonesia, pun Amerika Serikat yang mengalami perang dingin berkepanjangan dengan Uni Sovyet dengan ideologi Komunisme-Leninisme. Buat Amerika Serikat, komunisme identik dengan Uni Sovyet dan untuk Indonesia komunisme adalah PKI!

Pembodohan yang dilakukan Orde Baru sepanjang 32 tahun terhadap komunisme ternyata membekas kepada beberapa generasi. Pemutaran film G30S/PKI setiap tahun dan menjadi tontonan wajib berhasil mengindoktrinasi komunisme = PKI = pengkhianat bangsa = anti agama = penyakit masyarakat = ……. = ……. = ……..

Penutup

Foucault seorang pemikir Perancis dalam teori diskursusnya berujar siapa yang menguasai pengetahuan akan memiliki kuasa (atas politik dan ekonomi). Pengetahuan akan menjadi jendela bagi seorang individu untuk memahami dunia dan dia berbentuk skema yang akan menyaring persepsi dan membentuk nilai yang pada akhirnya menjadi perilaku.

Kesempitan dan keterbatasan pemahaman publik akan sebuah pengetahuan adalah produk dari sebuah rejim kekuasaan. Pengetahuan bisa membesarkan atau menyempitkan cara berpikir orang sekaligus. Dalam konteks ini, kenapa isu komunisme tetap bisa tetap bisa menjadi senjata ampuh untuk melumpuhkan lawan politik di Indonesia bisa terjawab. Generasi yang lahir dan besar pada masa Orba tentu akan memiliki pemahaman yang parsial karena narasi yang dibangun oleh rejim tersebut sebagai alat kekuasaan. Sayangnya masih dilanggengkan oleh elit politik saat ini demi kekuasaan sesaat.

Saya bukan pendukung PKI atau ideologi komunisme, tulisan ini dibuat dalam konteks menambah wawasan dan diskursus akademis. Saya bersimpati kepada kedua korban baik yang dibunuh oleh PKI atau korban PKI yang dibunuh penguasa. Buat saya mereka adalah secara inheren warga negara Indonesia dan saudara/i kita yang menjadi korban dan seharusnya perlu dilindungi tanpa melihat perbedaan ideologi dan golongan. Harga yang mahal ketika perbedaan cara berpikir membuat seseorang kehilangan nyawa dan hak untuk hidup.

Tulisan ini mendorong untuk kita selalu berpikir kritis dan mengedepankan rasionalitas ketimbang emosi.  Tidak ada manusia yang bodoh, namun prasangka sebelum berpikir yang membuat kita menjadi bersumbu pendek. Janganlah kita mau selalu dijadikan pion-pion penguasa, karena kita punya kuasa atas kebebasan berpikir. Ketika kita berhenti berpikir, disanalah semua permasalahan berasal.

 

East Lansing, Juni 2016

 

 

 

 

 

Advertisements

About whisnutriwibowo

A man who strives to be a better human being, no more no less
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s