Partisipasi Politik dan Peran Media

**Disclaimer: tulisan ini menggunakan beberapa istilah teknis akademis karena latar belakang penulis sebagai mahasiswa yang mempelajari ilmu komunikasi, komunikasi politik dan media informasi. Namun disediakan tautan dari wikipedia dan berbagai sumber untuk membantu memahami istilah teknis yang digunakan. Semoga bermanfaat.

Ujaran terkenal bahwa institusi pers (atau kemudian media massa) sebagai pilar keempat demokrasi , fourth estate of democracy (Carlyle, 1831) menjadi adagium yang mendasari kredibilitas media massa. Media massa menjadi penyeimbang trias politika: eksekutif, legislatif dan yudikatif, dimana institusi ini dianggap sebagai representasi otentik dari suara rakyat. Ini sejalan dengan political wisdom mengenai demokrasi  “Vox Populi Vox Dei”, dimana suara rakyat adalah penentu kebijakan publik.

Munculnya teknologi internet membawa perubahan masif dalam kehidupan berpolitik, ketika internet dianggap mampu membuka lebar pintu demokrasi dengan menghilangkan sekat-sekat ruang politik yang tertutup. Sebagai ilustrasi adalah  gerakan politik melalui sosial media Twitter yang membantu menumbangkan beberapa diktator di Afrika Utara dalam gerakan Musim Semi Arab pada tahun 2011, yang kemudian internet dianalogikan sebagai kekuatan baru dalam demokrasi, the fifth estate (Dutton, 2013).

Dengan karakteristiknya yang horizontal dan berjejaring membuat internet sebagai sebuah sistem yang egaliter (sic) dimana kekuasaan (power) terdistribusi secara merata dan sensor menjadi keniscayaan (bisa diperdebatkan dengan great walls yang dibangun oleh China dan Singapura dalam kebijakan internetnya). Dengan analogi seperti gambar di bawah ini, terputusnya satu jaringan tidak mengganggu sistem secara keseluruhan, karena jaringan yang terputus bisa digantikan fungsinya oleh jaringan lain.

Random-network-e1440334233706

Dalam kasus gerakan sosial di Mesir, pemerintah berusaha melakukan sensor atas Twitter dengan mematikan seluruh jaringan internet yang ternyata malah membawa efek bumerang bagi penguasa saat itu. Mendapat tekanan politik yang besar dari negara-negara lain, mulai dari pernyataan sikap untuk meminta mundur penguasa otoriter hingga dukungan logistik untuk kubu oposisi pemerintah. (Kenali juga Streisand Effect). Teknologi digital membuat informasi yang sudah masuk ke jaringan hampir tidak mungkin dihapus, karena sifatnya yang mengalir (fluid). Hampir tidak mungkin melakukan sensor terhadap informasi yang sudah tersebar dalam jaringan, kecuali melakukan isolasi dengan mematikan akses internet dalam sebuah negara.

(Untuk yang memiliki latar belakang teknik komputer atau sistem jaringan akan memahami bahwa internet yang ada saat ini terdiri beberapa lapisan (internet of internet): jaringan publik (yang kita akses saat ini), jaringan privat (VPN buat individu yang sangat mementingkan privasi), dark internet (deep internet) dan rumornya internet backbone yang khusus perusahaan-perusahaan besar).

Teknologi internet membawa dampak positif bagi demokrasi, terutama dalam aspek arus informasi yang terbuka, cepat dan tanpa sensor. Namun apakah dengan karakteristik yang ada, apakah internet akan selalu memberikan dampak positif kehidupan berdemokrasi? Tidak selalu kalau kita melihat fenomena internet dan semakin menajamnya polarisasi politik di Indonesia (sini dan sini). Kita lihat fenomena kampanye pileg 2014, LGBT, kasus Ahmadiyah, kasus Syiah dan gejala lain yang membuat kontestasi politik ruang publik semakin meruncing. Derasnya arus informasi ternyata membawa arus balik yang menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Kebebasan mengeluarkan pendapat semakin terbuka, internet menjadi keran utama untuk mengekspresikan ide dan suara. Beragam aspirasi muncul sebagai “market of ideas” (terutama dalam sosial media) dan sepertinya bisa menginisiasi deliberasi politik. Namun apakah kemudian rakyat menjadi teredukasi dan suara dalam ruang sosial media bisa menjadi masukan bagi penguasa dan pembuat kebijakan publik untuk kemaslahatan bersama? Ternyata yang kita lihat adalah ekstremisme politik dan pengkubuan yang semakin kuat (berdasarkan ideologi???).

Kritik utama dalam sistem demokrasi modern adalah penggunaan marketing atau pemasaran sebagai metode kampanye politik. Periklanan dan kehumasan digunakan sebagai sarana untuk mempersuasi dan memanipulasi publik, dengan membingkai isu politik sesuai tujuan komunikasi dan atau mengkonstruksi persona politisi agar bisa menarik dukungan publik. Media massa, seperti televisi dan koran, menjadi outletnya dan kerap media massa menafikan gejala ini demi kepentingan bisnisnya sebagai institusi ekonomi. Kemudian muncullah: (1) media partisan yang jauh dari fungsi normatifnya sebagai institusi sosial, (2) konsultan politik yang tidak lain adalah pemasar, pengiklan dan humas yang memanipulasi pesan dan pengkreasi citra individu, dan juga (3) politisi musiman (seasonal politicians) yang tidak memiliki karakteristik murni politisi yang menggunakan politik untuk mencapai kepentingan sesaat (oportunis dalam arti negatif). Ketiga faktor tersebut berkelindan dan bekerja dalam ketidaksadaran publik publik yang pasif. Kemudian menganggap pemasaran politik sebagai sebuah kewajaran dan bagian dari proses politik. (Sayangnya kemudian materi pemasaran politik menjadi bagian dari perkuliahan bidang komunikasi dan politik)

Publik dianggap “bodoh” dan karenanya proses politik dibuat seperti reality show yang penuh intrik, personal dan gosip. Selanjutnya ranah politik menjadi panggung sandiwara. Lihat bagaimana media massa mengangkat isu politik, tidak jauh dari isu personal, spekulasi dan hanya sedikit informasi yang mencerahkan publik. Berita politik sepintas mirip infotainment, dan tayangan talk show seperti ILC, Mata Najwa (maaf!!) merupakan versi empat mata (Tukul) dalam kemasan politik. Jurnalisme sensani!

Lalu dimana fungsi keempat media massa dalam demokrasi? Rakyat menjadi terbelah sesuai dengan media partisan yang diaksesnya. Pemerhati TV One akan mencemooh Metro TV dan sebaliknya, pembaca Republika akan berseberangan dengan pelanggan Tempo.

Gejala ini semakin diperparah oleh munculnya sosial media, dimana politisi bisa secara langsung berkomunikasi dengan publik. Bermunculan gejala kampanye melalui sosial media yang kemudian menjadi standar baku buat kampanye politik. Publik yang sudah terpolarisasi, menjadi semakin menajam. Tidak perlu diuraikan panjang lebar mengenai fenomena ini, karena dengan mudah diidentifikasi pengkubuan di sosial media. Penulis bisa dengan mudah mengidentifikasi pengkubuan dalam lini massa hanya dengan melihat komen atau tautan di FB ataupun Twitter.

Tidak seperti pada periode media massa, dimana hambatan masuk (barrier to entry) untuk bisa memproduksi informasi begitu tinggi (proses gatekeeping). Dengan munculnya internet, hambatan itu hampir tidak ada, selama bisa membuat akun, menggalang teman/pengikut, maka seseorang bisa dengan mudah menjadi komunikator. Buat politisi musiman, biaya untuk menyebarkan informasi melalui akun bayaran akan lebih murah dan mudah, daripada memasang iklan di televisi. Internet membuat disseminasi informasi bisa lebih mudah, dengan mereduksi otoritas media massa sebagai corong utama komunikasi. Siapapun bisa mempublikasi informasi tanpa perlu melalui media massa.

Pada level individu internet juga menciptakan efek balik negatif, ketika individu yang sudah memiliki preferensi politik hanya mau mencari informasi yang menyenangkan dirinya (ini terkait aspek cognitive dissonance) dan pilihan ideologi menjadi pagar untuk mengisolasi diri dari informasi yang dianggap tidak sejalan.

Belum lagi ditambah  munculnya algoritma yang umum digunakan dalam sistem pencari di Internet.Seperti kita pahami, mesin pencari google menggunakan algoritma untuk membantu menampilkan hasil cepat dengan terstruktur. Algoritma google membaca preferensi kita ketika berselancar dalam dunia maya, sehingga menciptakan algoritma sesuai dengan pola pencarian kita. Dampaknya adalah ketika seseorang mencari informasi melalui google, maka google akan merekomendasikan informasi yang sejenis. Jadi ketika individu yang menganut ideologi liberal, maka hasil pencariannya akan terkait informasi aspek liberalisme. Pun dengan Facebook, informasi yang muncul di lini massa kita hanya yang terkait dengan preferensi atau pola penjelajahan kita. Ada buku menarik dari Eli Pariser, The Filter Bubble: How the New Personalized Web is Changing What We Read and How We Think.

Quo Vadis demokrasi di Indonesia dengan semakin menajamnya polarisasi politik?

Ada beberapa kemungkinan yang akan muncul:

  1. Publik menjadi semakin intoleran bukan hanya dalam ruang publik yang dimediasi melalui media massa dan internet, namun juga dalam kehidupan  nyata. Kita lihat bagaimana kebencian diruang publik tertranslasi dalam ruang publik, dan atau sebaliknya kejadian di masyarakat dipertajam di ruang maya. Kita lihat kasus LGBT, pilkada atau pileg yang lalu.
  2. Kebijakan publik akan terganggu: politisi yang berseberangan dengan pemerintah akan terus mengganggu kebijakan yang ada, karena merasa mendapatkan dukungan publik langsung, melalui sosial media (dan juga motif popularitas).
  3. Fragmentasi publik yang semakin sulit dijembatani, bukan karena hasil deliberasi publik, namun personal dan emosional. Tidak ada lagi diskusi musyawarah mufakat, karena semua berdasarkan mayoritas-minoritas dan menafikan ruang perbedaan. Ini menjadi kemunduran bagi bangsa Indonesia yang menganut pluralisme: suku, budaya, agama dan ras. Dalam ranah sosial media, individu dengan mudah meng-unfriend teman yang berbeda pilihan politiknya. Bagaimana bisa mendapatkan edukasi politik, ketika seorang individu menjadi alergi dan hanya mau mengakses informasi yang sesuai dengan preferensinya?
  4. Semakin masifnya pembodohan publik oleh institusi media dan politisi. (Banyak yang akan menentang pendapat saya ini, namun fakta ini tidak bisa dikecualikan). Saya memiliki orang tua yang sangat percaya dengan informasi yang didapatnya dari televisi dan koran. Ketika beliau mendapatkan informasi dari media yang bukan preferensinya, maka akan ditolak atau dibantah argumentasinya. Bukan karena orang tua saya memahami konteksnya dengan membandingkan kedua informasi yang ada, tapi karena beliau percaya kepada media yang jadi preferensinya selama ini, medium is the message. Gejala ini bukan hanya milik orang tua saya, namun bisa terjadi kepada siapa saja. Ini yang kerap dikemukakan oleh ilmuwan sosial sebagai literasi media untuk memahami kesenjangan dalam memahami pesan media.
  5. Publik yang tidak berada  dalam kedua kubu akan merasa muak dan lalu menarik diri dari ruang politik secara keseluruhan. Gejala ini bisa dilihat dari menurunnya jumlah pemilih pada masa pilkada atau pileg. Deparpolisasi (kalau istilah ini memang ada) dan apatisme politik bisa menjadi semakin meluas di masa depan.

Lalu masih adakah solusi atas polarisasi politik?

Tugas utama dibebankan kepada media massa dan institusi politik (termasuk politisi) sebagai aktor utama dalam politik untuk mengedukasi publik. Media dan politisi harus memberikan fakta dan bukan mengkonstruksi fakta. Hindari penggunaan jargon-jargon, simplifikasi masalah, rating dan popularitas.

Institusi pendidikan juga mesti memberikan kembali porsi pengembangan mental dan moral, dan tidak semata mengembangkan sains, teknologi, teknik and matematika. Dari omongan warung kopi antara saya dan teman-teman, kalau negara Indonesia tidak kekurangan individu yang brilian dan cerdas, namun yang sulit menemukan figur yang berintegritas tinggi. Oleh karena itu media massa kerap mengangkat figur Bung Hatta, dan Jenderal Hoegeng sebagai panutan moralitas, yang mana generasi muda tidak merasakan kedekatan emosional dengan tokoh-tokoh tersebut karena perbedaan generasi. Belum ada figur panutan yang muncul dalam satu dekade terakhir (mungkin saya salah) yang bisa dijadikan contoh, untuk menghindari masalah perbedaan generasi.

Terakhir, untuk kita semua sebagai warga negara Indonesia untuk mengingat lagi khitah bangsa ini, sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Lambang Garuda. Oportunisme untuk mendahulukan kepentingan suku, ras, agama dan kelompok sangat ironi. Menggunakan simbol-simbol tertentu untuk kepentingan laten adalah penolakan terhadap keberagaman yang selama ini menjadi pondasi munculnya negara Indonesia.

Selamat hari Kartini!

East Lansing, April 20, 2016

 

Whisnu

 

Advertisements

About whisnutriwibowo

A man who strives to be a better human being, no more no less
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s