Pilkada DKI: Ahok vs. Non-Ahok

Sejujurnya saya tidak terlalu intensif mengikuti perkembangan pilkada DKI 2017, namun berseliweran ragam informasi di lini massa akun sosial media pada akhirnya membuat saya jadi tekespos juga. Secara anekdotal sebenarnya hanya ada dua kubu yang bersaing: Ahok vs Non- Ahok. Dari simpulan sementara inilah saya buat judul, yang mungkin akan menjadi, kontroversial.

Sebagai akademisi, saya terbiasa untuk memberikan fakta dan data pendukung untuk mengafirmasi atau paling tidak memberikan indikasi awal terkait asumsi yang sudah dibuat. Atas kecurigaan awal ini, maka dilakukan analisis jaringan sosial atas fenomena tersebut dalam dunia maya, Twitter, dimana diskusi politik yang tejadi lebih menarik dengan berbagai tingkatan eskalasi isu. Setelah data didapatkan (unit analisis hanya tiga hari lini masa) hasilnya tidak terlalu mengejutkan:

ahok1

Dari hasil analisis jaringan sosial dalam jagad Twitter, hanya ada dua kubu besar yang mendominasi isu pilkada DKI: Ahok dan Non-Ahok. Kandidat pesaing Ahok (lihat cluster kanan biru muda) dan kubu pendukungnya: partai dan simpatisan terkelompok dalam satu cluster. Fahira Indris, Ratna Sarumpaet, Fadli Zon, Prabowo, Yusril dan media-media partisan adalah akun-akun yang terkoneksi satu dengan lainnya dalam kelompok Non-Ahok.

Fenomena yang sama terjadi dalam kubu Ahok, dapat kita lihat bagaimana akun basuki_btp dikelilingi oleh para pendukungnya seperti: teman ahok, selebriti twitter seperti GM, kurawa, budimanjatmiko, jokowi, partaisocmed dan beberapa media partisan.

Hasil analisis tersebut sedikit banyak menunjukkan gejala polaritas yang sangat ekstrem dimana kontestasi hanya terpaku pada dua kubu. Saya bukanlah a political scientist, jadi tidak terlalu berani menyimpulkan apakah fenomena ini menjadi preseden atas kekurangan sistem politik yang ada, dan termasuk instrumen/infrastuktur politik, untuk menghasilkan calon pemimpin kompeten dengan integritas tinggi.

Isu gagalnya partai politik dalam melakukan pendidikan politik dalam artian regenerasi kepemimpinan menjadi isu lama dalam kemasan baru. Ditengah semakin lunturnya kepercayaan publik terhadap kinerja partai politik, fenomena calon independen (kalau Ahok akhirnya maju melalui jalur ini) akan membuka kembali diskursus peran partai politik dalam kemajuan demokrasi. Hal ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun juga oleh negara-negara lain yang menganut falsafah demokrasi terbuka dengan sistem multi partai (lihat India, Bangladesh, Pakistan dan beberapa negara Afrika Utara).

Saya takut fenomena ini akan membawa chilling effect bagi proses demokrasi di Indonesia, dimana indoktrinasi oleh kelompok radikal yang anti demokrasi untuk menawarkan sistem alternatif bisa sangat berbahaya bagi kemajuan bangsa Indonesia.

(Tambahan penjelasan untuk mengakomodasi permintaan teman. Apa implikasi dari dua pengkutuban ekstrem ini, dari pemahaman atas bacaan yang ada pada konteks US: pertama, setiap isu politik jadi semakin tajam dan sulit dijembatani (pada tataran elit) dan pada akhirnya bisa mengganggu jalannya pemerintahan, seperti penyanderaan dana anggaran negara, penolakan inisiatif pembangunan, dll. Kedua, membuat rakyat jadi apati dan tidak mau berpartisipasi secara politik (buat yang bukan pendukung kubu yang ada). Angka pemilih di US adalah dibawah 50%, secara tidak langsung mempengaruhi legitimasi presiden terpilih. Ketiga, gejala makin anarkinya publik dalam bentuk pembangkangan thd aturan hukum (fenomena banyaknya warga barat yang bergabung dengan IS krn merasa negara gagal). Terakhir, sekat-sekat kelompok dalam masyarakat semakin mendalam, isu rasisme, kesenjangan sosial bisa memicu social disorder.

Bukan mau mengatakan bahwa kalau clusternya lebih banyak akan lebih baik. Tapi kalau mengacu pada konsep public sphere dan market of ideas, maka kondisi ini akan lebih ideal untuk diskusi, debat publik dan deliberation (pake bahasa orang barat))

Sejarah multi partai yang gagal hingga lahirnya Dekrit Presiden 1959, lalu diikuti masa pergolakan politik (dikotomi militer vs. sipil) hingga tahun 1966 dan berakhir pada masa Orde Baru, bisa menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Ditengah kompetisi global yang sangat intensif dan kompetitif, kestabilan sistem politik menjadi faktor pendukung utama untuk bisa bersaing. Tanpa mau menarik kesimpulan yang terlalu jauh, fenomena Ahok dan Non-Ahok  bisa menjadi pembelajaran berharga bagi semua stakeholders demokrasi di Indonesia bahwa intensitas konflik yang tinggi dan terus berkepanjangan bisa menghambat pembangunan, dan bahkan pada taraf ekstrem membawa revolusi atau kudeta. Sejarah sudah mengajarkan bangsa Indonesia!

Gejala “dieharder” antara dua kubu jangan sampai terjadi lagi, terutama melihat fenomena pilpres 2014 lalu, pengerucutan massa: pendukung dan lawan. Bila pengkubuan ini tetap berlangsung (bahkan berlanjut setelah masa pemilihan berakhir) maka akan menggangu proses kerja pemimpin yang terpilih, kecuali pemimpin tersebut bisa melakukan konsolidasi politik (tapi bukan dalam arti kompensasi material). Analisis mengenai konsolidasi politik pemerintahan Jokowi-JK, bisa menjadi kerangka referensi yang bagus.

Kalau melihat indikator global terkait adopsi dan penetrasi teknologi informasi dari ITU, tingkat pendidikan dan kesehatan dari UNESCO dan UNICEF, dan data ekonomi dari World Bank menunjukkan negara Indonesia belum pada level kompetitif, bahkan pada beberapa indikator penting sudah tertinggal dari negara ASEAN lain seperti Thailand, Filipina dan bahkan Vietnam. Kalau publik terus sibuk dengan urusan politicking dan sementara masalah ekonomi dan pembangunan tidak terurus, maka sejauh mana ini akan membawa implikasi terhadap kemajuan bangsa? Walaupun kemapanan sistem politik bukanlah sufficient condition, tapi sebagai a necessary factor bisa memberikan kontribusi signifikan untuk mendorong kemajuan bangsa Indonesia.

Kemudian pertanyaan yang diajukan adalah sejauh mana polarisasi politik dapat dikatakan wajar tanpa membawa dampak buruk yang berkepanjangan? Dan langkah apa yang bisa dilakukan oleh warga negara sebagai bentuk partisipasi dan pembelajaran politik untuk menghindari ekses negatif dari kontestasi politik?

East Lansing. April 16, 2016

Whisnu

 

Disclaimer: Tulisan ini tidak diberikan untuk memberikan analisis detail terkait terjadinya pengkonsentrasian dua kubu atau analisis perilaku pemilih, namun untuk memberikan sedikit indikasi terkait dampak yang mungkin dihasilkan dari proses tersebut.

 

* Analisis sosial media dilakukan dengan melakukan scrapping data Twitter dengan menggunakan kata kunci Ahok dan Pilkada DKI dibatasi pada approx 500 nodes dan 8500 edges . Ilustrasi gambar (model Fruchterman-Reingold) sudah disaring dengan mengecualikan akun yang memiliki in-degree dibawah 10 (dengan asumsi popularitas dari akun tersebut). Peng-cluster-an dilakukan dengan menggunakan algoritma Clauset-Newman-Moore dengan menghilangkan outliers.

 

 

 

About whisnutriwibowo

A man who strives to be a better human being, no more no less
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Pilkada DKI: Ahok vs. Non-Ahok

  1. Pingback: Pendidikan Politik Melalui Media | whisnu triwibowo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s