Terorisme, Sosial Media and Polarisasi Publik

Aksi teror, bom di depan Sarinah Thamrin (14/1/2016), menyisakan problematika seputar tajamnya fragmentasi suara khalayak umum terkait insiden tersebut. Dukungan positif terhadap kinerja baik pemerintah dan aparat keamanan hingga tudingan negatif bahwa peristiwa tersebut sebagai sebuah rekayasa menghiasi debat publik dalam beberapa hari terakhir. Bagaimana polarisasi opini publik ini bisa terjadi, ketika suara media massa cenderung konsonan dan tidak memperlihatkan perbedaan yang mendasar dalam pemberitaannya.

Perubahan akses informasi dalam pembentukan opini publik

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan fundamental terkait dua hal: akses terhadap informasi dan proses pembentukan opini publik. Terkait dengan akses, media massa tradisional seperti televisi, surat kabar dan radio, tidak lagi menjadi sumber informasi utama ketika publik membutuhkan informasi terkini. Sosial media, terutama Twitter dan Facebook, kerap kali menjadi rujukan awal ketika terjadi peristiwa-peristiwa penting seperti bencana alam, tindakan terorisme atau kejadian menghebohkan lainnya. Pola hubungan antara pemerintah sebagai sumber utama otoritas informasi dan media massa sebagai komunikator resmi untuk masyarakat, tidak lagi secara mekanistis sebagai pembentuk opini publik. Sosial media membuka jalur alternatif dimana penguasa, elit politik dan masyarakat bisa berkomunikasi langsung dengan meniadakan fungsi mediasi dari media massa.

Dengan beragamnya sumber informasi yang tersaji untuk khalayak umum, maka asumsi dasar yang terbangun adalah publik akan menikmati keberagaman dan kekayaan informasi yang akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan akan sebuah peristiwa. Namun pada kasus bom Sarinah, opini publik terbelah yang cenderung terdikotomi dan saling menegasikan, dimana rekaman lini massa pada sosial media, Twitter dan Facebook, mengindikasikan adanya fragmentasi khalayak umum

GraphImage

Internet dan janji demokratisasi

Seorang teknologis, Nicolas Negroponte (1996), meramalkan bahwa teknologi digital akan membawa kebaikan untuk manusia dan kemanusiaan, dan yang kemudian eforia ini didukung oleh ilmuwan sosial seperti Manuel Castells (2009) yang menyatakan bahwa internet bersifat desentralisasi  dan egalitarian. Teknologi ini dianggap sebagai sebuah panacea yang menjadi solusi bagi semua permasalahan politik dan sosial yang ada di dunia. Adopsi internet sebagai sebuah kebijakan pembangunan negara-negara berkembang menjadi sebuah keharusan yang didukung oleh institusi donor dunia seperti IMF dan World Bank. Program penerapan pemerintahan elektronik menjadi salah satu indikator kemajuan sebuah negara (World Bank Report, 2016).

Pada aras politik, internet berwajah janus, pada satu sisi internet memang bisa membawa demokratisasi dengan memberikan akses tidak terbatas kepada informasi, namun pada sisi lain bisa membawa kepada total kontrol dan pengawasan ketat. Negara yang bersifat semi-demokrasi dan diktator, seperti Singapura, Malaysia, China dan beberapa negara Timur Tengah, bisa secara mudah mengawasi arus dan arah informasi. Pada negara-negara tersebut, pemerintah yang menguasai kecakapan teknologi bisa dengan mudahnya membangun firewall untuk menyeleksi dan mengendalikan informasi.

Bahkan pada negara yang menerapkan demokrasi sekalipun, internet bisa membawa bumerang efek, ketika aktor seperti teroris dan kaum konservatif bisa memanfaatkan medium ini untuk kepentingan agitasi, penyebaran ideologi dan proses rekrutmen. Internet yang awalnya menjadi utopia kemudian berubah menjadi distopia.

Sosial media mendistorsi proses demokrasi?

Sosial media menjadi salah satu inovasi terbaik dari teknologi informasi, dimana medium ini bisa memfasilitasi komunikasi interpersonal dan massa sekaligus dengan menisbikan ruang dan waktu. Animo 1,55 miliar pengguna Facebook dan adopsi Twitter oleh 350 juta individu, menunjukkan betapa krusialnya sosial media dalam keseharian individu.

Peristiwa Arabic Spring pada tahun 2010-2011 yang diinisiasi oleh Twitter dan kemudian menumbangkan diktator pada negara Tunisia, Libia dan Mesir, semakin menegaskan fungsi penting sosial media dalam kehidupan masyarakat. Namun dampak negatif sosial media juga nyata ketika kelompok ISIS dengan mudahnya menggunakan saluran ini untuk menunjukkan aksi terornya. Bahkan pada negara demokrasi seperti Amerika Serikat, sosial media meningkatkan polarisasi publik berdasarkan afiliasi politik (Garret, et al, 2014). Kasus terkini adalah bagaimana Donald Trump, salah satu kandidat Presiden Amerika Serikat dari kubu Republik, menggunakan Twitter untuk mendapatkan dukungan publik, terutama kalangan konservatif dengan mengekploitasi isu nasionalisme dalam konteks imigran dan tragedi Paris untuk mendiskreditkan kelompok minoritas.

Bagaimana hal ini bisa terjadi, ketika semakin tidak terbatasnya akses informasi, namun publik menjadi semakin tersegmentasi. Ilmuwan komunikasi politik, mengajukan sebuah proposisi seleksi akses (selective exposure), dimana dalam keadaan banyaknya informasi dan kondisi mental ketidakpastian, individu akan memilih jalan pintas dengan mengakses informasi yang sesuai preferensi yang sudah ada sebelumnya, seperti ideologi atau norma.  Studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pilihan media seseorang terkait dengan ideologi politiknya, kelompok konservatif akan lebih mempercayai FOX News, sementara liberal memilih MSNBC (Arceneaux, Johnson, & Cryderman, 2013).

Melangkah kedepan

Logika yang sama dapat menjelaskan fenomena peristiwa bom Sarinah, dimana individu akan mengakses informasi dari sumber yang sesuai dengan pilihan ideologi ataupun politiknya. Publik yang sudah terpecah secara politik sejak pemilu 2014, akan membatasi dirinya dengan mempercayai sumber-sumber informasi yang dekat secara ideologi dan politik. Pendukung rejim pemerintah sekarang akan secara loyal mengapresiasi kinerja Presiden dan jajarannya, sedangkan kubu oposisi akan menegasikan hal tersebut dengan membuat narasi peristiwa tersebut sebagai sebuah rekayasa. Sosial media dengan mudahnya memfasilitasi perputaran informasi tersebut, karena sifatnya yang interpersonal melalui jaringan sosial antar individu, dimana informasi yang berasal dari teman atau orang terdekat tentu akan lebih persuasif daripada media massa, seperti asumsi teori komunikasi dua langkah (two-step flow).

Polarisasi akan terus terjadi dan sosial media akan semakin mengeskalasi perbedaan tersebut, namun ada solusi yang bisa ditawarkan yaitu mendengarkan pihak lain. Masyarakat harus secara cerdas didorong untuk mengkonsumsi beragam sumber informasi dan membuat penilaian ketika sudah mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang cukup. Peran media massa, pemuka masyarakat dan elit politik menjadi penting ketika mereka harus memberikan contoh bagaimana berdialog dengan suara yang berseberangan. Media massa harus kembali menerapkan norma non-partisan dan imparsial dengan memberikan porsi yang sama untuk dua pihak yang berseberangan untuk bersuara. Pun, tokoh masyarakat dan elit politik harus mampu menjalankan demokrasi musyawarah (deliberative politics) dimana dialog dengan oposisi menjadi cara untuk menyelesaikan permasalah bangsa. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan demokrasi, namun janganlah hal tersebut menjadi penghalang dan penghambat tapi sebagai pemicu peningkatan kualitas.

Whisnu Triwibowo

East Lansing, Michigan

16 Januari 2016

About whisnutriwibowo

A man who strives to be a better human being, no more no less
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Terorisme, Sosial Media and Polarisasi Publik

  1. Pingback: Pendidikan Politik Melalui Media | whisnu triwibowo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s